Kebijakan pengenalan koding dan AI di SD melalui Kurikulum Merdeka memang langkah progresif untuk menjawab tantangan era Society 5.0. Anak-anak tidak lagi sekadar pengguna teknologi, tetapi diharapkan menjadi pencipta solusi berbasis logika komputasional. Namun, di balik semangat idealisme tersebut, tersimpan realitas yang kompleks: kesenjangan infrastruktur, keterbatasan kompetensi guru, dan risiko tergesernya nilai-nilai karakter. Sebagai umat yang dituntut menguasai ilmu, kita wajib menelaah apakah kebijakan ini benar-benar berlandaskan keadilan pendidikan atau sekadar mengikuti tren global tanpa persiapan matang.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11: “Yaraffuillahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.” (Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat). Ayat ini menegaskan bahwa ilmu — termasuk ilmu teknologi — adalah sarana peningkatan derajat, asalkan dipraktikkan dengan niat dan cara yang benar. Maka, implementasi koding di sekolah dasar tidak boleh hanya bersifat teknis, tetapi harus disertai pembentukan akhlak agar teknologi menjadi rahmat, bukan bencana.
Kebijakan yang indah di kertas seringkali bertabrakan dengan kenyataan di sekolah terpencil. Banyak SD di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang masih berjuang untuk listrik stabil, apalagi koneksi internet broadband dan perangkat komputer yang memadai untuk pembelajaran koding. Ketika siswa di kota besar sudah belajar *block-based coding* dengan laptop pribadi, saudara-saudara kita di pedalaman masih belajar algoritma melalui gambar di papan tulis tanpa pernah menyentuh *mouse*. Ini menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) yang justru diperlebar oleh kebijakan yang seragam tanpa pertimbangan konteks lokal.
Pemerintah dan pihak terkait harus jujur mengakui kesenjangan ini. Solusi tidak bisa *one size fits all*; diperlukan kurikulum adaptif yang memungkinkan *unplugged coding* (koding tanpa komputer) sebagai alternatif legit, bukan sekadar *workaround*. Investasi infrastruktur harus diprioritaskan setara dengan penyusunan kurikulum, agar ayat QS. An-Nahl ayat 90 tentang keadilan (“Innallaha ya’muru bil ‘adli wal ihsan…” — Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik) terealisasi di dunia pendidikan nyata.
Masalah kedua yang tidak kalah kritis adalah kesiapan sumber daya manusia. Mayoritas guru SD saat ini adalah lulusan PGSD generasi pra-digital yang tidak memiliki latar belakang *computational thinking*. Pelatihan singkat (*workshop*) 2-3 hari jelas tidak cukup untuk membangun *pedagogical content knowledge* yang mendalam. Akibatnya, pembelajaran koding berisiko jadi formalitas: guru mengikuti modul tanpa memahami logika di baliknya, dan siswa hanya meniru langkah tanpa *problem solving* yang otentik.
Rasulullah SAW bersabda: “Khairukum man ta’allamal Qur’an wa allamahu” (Khairul kalam among you are those who learn the Qur’an and teach it). *Hadits* HR. Bukhari ini mengajarkan prinsip *mastery before teaching* (menguasai sebelum mengajar). Guru harus diberi waktu, insentif, dan dukungan berkelanjutan (mentoring, *professional learning community*) untuk benar-benar kompeten. Tanpa itu, kita menyiapkan generasi yang *tech-savvy* di tangan guru yang *tech-anxious* — resep pasti kegagalan pendidikan.
Pengenalan AI di tingkat SD membuka pintu etika yang rawan. Anak-anak usia 7-12 tahun masih dalam tahap *concrete operational* (Piaget); mereka sulit membedakan manipulasi *deepfake*, bias algoritma, atau privasi data. Jika koding diajarkan tanpa kerangka etika Islam — kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab — kita berisiko melahirkan *coder* yang cerdas tapi curang, atau pengguna AI yang pasif tanpa *critical thinking*.
Oleh karena itu, mata pelajaran ini harus terintegrasi dengan Pendidikan Agama Islam dan Pancasila. Contoh nyata: saat belajar *conditional logic* (jika-maka), guru bisa mengaitkannya dengan konsep syariat: “Jika kamu berbuat baik, maka balasannya baik” (QS. Ar-Rahman: 60). Pendekatan ini membuat teknologi tidak *value-free* tetapi *value-laden* sesuai fitrah. Kita menyiapkan *insan kamil* yang menguasai *machine*, bukan *machine* yang menguasai *insan*.
Kebijakan sekolah tidak akan efektif tanpa sinergi rumah tangga. Orang tua menjadi *first line of defense* terhadap bahaya *screen addiction*, konten tidak pantas, dan *cyberbullying* yang sering mengikuti akses perangkat untuk belajar koding. Sayangnya, banyak orang tua *digital immigrant* yang justru menyerahkan gadget penuh ke anak tanpa *parental control* atau pendampingan. Ini menciptakan paradoks: sekolah mengajar koding untuk memberdayakan, tapi rumah justru membiarkan anak tersesat di dunia maya.
Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Islam (seperti Majelis Taklim, Karang Taruna, atau Komunitas *Coding for Kids* bernuansa Islam) perlu ikut andil menyediakan ruang belajar aman, berkelanjutan, dan berkarakter. Inilah wujud *ta’awanu ala al-birri wat-taqwa* (berbantulah dalam kebaikan dan takwa) sebagaimana firman Allah di QS. Al-Maidah: 2. Kolaborasi *triple helix* (sekolah-rumah-masyarakat) adalah kunci keberhasilan kebijakan ini di lapangan.
Secara kesimpulan, kebijakan koding dan AI di SD adalah keharusan sejarah, bukan pilihan. Namun, keharusan itu harus dibangun di atas fondasi keadilan (akses merata), keahlian (guru kompeten), dan akhlak (karakter Islami). Tanpa ketiganya, kita hanya membangun menara ivory yang rapuh di atas pasir bergerak kesenjangan sosial. Pemerintah harus berani mengubah pendekatan *top-down* menjadi *participatory policy* yang melibatkan guru, orang tua, dan ulama dalam evaluasi berkala.
Marwah pendidikan Islam menuntut kita menjadi *khairu ummah* (khairul ummah) yang menguasai ilmu dunwia untuk kemaslahahan akhirat. Biarkan anak-anak kita belajar *Python* atau *Scratch*, tapi pastikan mereka lebih dulu hafal *Surah Al-‘Asr* dan mengamalkannya: beriman, beramal saleh, berhaq, dan bersabar. Itulah *debugging* terbaik untuk masa depan umat ini. Wallahu a’lam bish-shawab.