Pendidikan Islam di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika, mulai dari era pesantren tradisional hingga lahirnya sistem madrasah dan perguruan tinggi keagamaan modern. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tulang punggung pembentukan karakter bangsa. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara idealisme falsafah pendidikan Islam dengan implementasi kebijakan yang berjalan saat ini. Kesenjangan inilah yang kemudian memicu berbagai kajian dan studi, termasuk yang baru-baru ini menjadi perbincangan publik, mengenai urgensi reformasi sistemik yang menyentuh akar masalah.
Tantangan utamanya bukan lagi soal akses atau jumlah lembaga, melainkan kualitas dan relevansi output pendidikan terhadap tantangan zaman. Banyak lulusan madrasah dan pesantren yang memiliki hafalan Al-Quran yang lancar dan ilmu fiqih yang mendalam, namun kesulitan beradaptasi dengan logika berpikir kritis, kewirausahaan, atau literasi digital. Kondisi ini menuntut kita untuk tidak hanya mengeluh, tetapi mulai merumuskan langkah-langkah konkret yang transformatif. Mari kita bedah lebih dalam akar masalah dan arah solusi yang perlu dikembangkan bersama.
Salah satu problematika klasik yang hingga kini belum terselesaikan sepenuhnya adalah dualisme kurikulum antara ilmu keagamaan (naqliyah) dan ilmu umum (aqliyah). Di banyak madrasah, pembelajaran masih terpisah tajam: pagi untuk mapel agama, siang untuk mapel umum, tanpa adanya integrasi yang organik. Padahal, dalam pandangan Islam, ilmu adalah kesatuan yang utuh karena sumbernya adalah Allah SWT, baik yang diturunkan melalui wahyu (Al-Quran) maupun yang didapatkan melalui akal dan penelitian (kauniyah). Ketika dualisme ini dijaga, siswa tumbuh dengan mentalitas “skizofrenia intelektual”; agama menjadi ritus semata, sementara sains dan teknologi dikosongkan dari nilai spiritualitas.
Al-Quran menegaskan pentingnya pengkajian alam semesta sebagai sarana mengenal Sang Pencipta. Allah berfirman: “Sungguh, dalam penciptakan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal.” (QS. Ali Imran: 190). Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa mempelajari fisika, biologi, atau teknologi adalah bagian dari ibadah dan pengakuan keesaan Allah (tauhid). Kebijakan kurikulum masa depan harus berani merombak struktur pembelajaran agar terwujud “integrasi-interkoneksi” yang nyata, bukan sekadar slogan di dokumen visi misi sekolah.
Langkah konkretnya bisa dimulai dari pengembangan bahan ajar terintegrasi, pelatihan guru untuk menguasai kedua bidang ilmu sekaligus, serta sistem penilaian yang mengukur pemahaman holistik siswa. Tanpa upaya ini, pendidikan Islam akan terus terjebak dalam bayang-bayang dichotomies yang justru melemahkan posisi umat di era Society 5.0.
Kebijakan apapun akan gagal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Guru di lingkungan pendidikan Islam (madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu) seringkali menghadapi dilema kesejahteraan yang mengganggu fokus profesionalisme. Banyak guru honorer yang menerima honor di bawah UMR, dipaksa mengajar melebihi jam standar, hingga tidak memiliki ruang untuk mengembangkan kompetensi melalui penelitian atauupgrade pendidikan. Kondisi ini bertentangan dengan posisi guru sebagai “waris para nabi” yang dituntut menjadi uswatun hasanah (contoh teladan terbaik).
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan misi utama pendidikan adalah pembentukan akhlak, dan guru adalah agen utamanya. Jika guru sendiri hidup dalam kecemasan ekonomi dan tekanan administrasi yang berlebihan, bagaimana ia bisa meneladankan kesabaran, keikhlasan, dan kecerdasan emosional kepada muridnya? Pemerintah dan pengelola yayasan harus berani menginvestasi besar-besaran pada kesejahteraan guru: sertifikasi yang adil, beasiswa S2/S3, serta pembebanan administrasi yang diminimalisir agar fokus pada proses pembelajaran.
Selain itu, sistem rekrutmen guru harus benar-benar selektif tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga potensi kepemimpinan dan spiritualitas. Program in-service training harus rutin dan berbasis kebutuhan nyata kelas (lesson study), bukan sekadar mengumpulkan angka kredit jabatan. Ketika guru bahagia dan kompeten, secara alami kualitas output pendidikan akan mengikuti.
Sistem akreditasi madrasah dan perguruan tinggi keagamaan saat ini sering dikritik terlalu berat pada aspek administrasi (dokumen, arsip, sarana prasarana fisik) dan ringan pada aspek proses pembelajaran dan output lulusan. Lembaga bisa mendapatkan nilai “A” karena lengkapnya berkas BOS, perpustakaan yang rapi, dan laboratorium yang berstandar, namun realita di kelas: guru mengajar monoton, siswa pasif, dan lulusan tidak siap kerja. Ini menciptakan budaya “window dressing” demi mengejar nilai akreditasi, bukan demi peningkatan mutu pendidikan yang sesungguhnya.
Transformasi birokrasi harus mengarah pada Quality Assurance berbasis bukti (evidence-based). Penilaian harus melibatkan peer review dari praktisi pendidikan, observasi kelas nyata, survei kepuasan orang tua dan alumni, serta pelacuan karier lulusan (tracer study). Kebijakan Merdeka Belajar yang dikampanyekan saat ini seharusnya menjadi momentum untuk menyederhanakan birokrasi dan memberikan otonomi kelembagaan yang bertanggung jawab. Madrasah dan pesantren harus diberi kepercayaan untuk mengelola kurikulum sesuai karakter lokal dan kebutuhan masyarakat, asalkan mereka mampu membuktikan hasilnya secara transparan.
Allah SWT berfirman: “Dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11). Ayat ini mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak akan datang dari atas tanpa disertai perubahan budaya kerja dari dalam. Pengelola pendidikan Islam harus berani melakukan introspeksi jujur: apakah kita sudah menjadikan akreditasi sebagai alat evaluasi diri, atau hanya sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan dana?
Tantangan paling kritis bagi pendidikan Islam Indonesia saat ini adalah relevansi lulusan di pasar kerja dan masyarakat global. Stigma bahwa lulusan madrasah/pesantren hanya cocok jadi imam masjid, guru ngaji, atau pegawai kantor keagamaan harus dihapuskan melalui bukti nyata. Dunia butuh lulusan yang tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga mahir coding, paham data science, jago berbahasa asing, memiliki *mindset* kewirausahaan, dan mampu berkolaborasi lintas budaya. Ini bukan berarti meninggalkan identitas keagamaan, melainkan memperluas *playing field* dakwah dan khidmat umat.
Kebijakan harus mendorong program *double skill* atau *multiple pathway*. Misalnya, santri pesantren diwajibkan mengambil sertifikasi keahlian (BNSP) di bidang digital marketing, *graphic design*, pertanian modern, atau perbankan syariah selain kurikulum keagamaan standar. Madrasah harus bermitra dengan industri, *startup*, dan LSM untuk program *internship* dan *project-based learning*. Perguruan tinggi keagamaan (PTKI) harus membuka program studi baru yang interdisipliner: Hukum Islam & Teknologi, Ekonomi Syariah & Data Analytics, Dakwah & Komunikasi Digital.
Ini adalah wujud aktualisasi khilafah di bumi: menguasai ilmu untuk memakmurkan bumi. Jika lulusan pendidikan Islam unggul di bidang profesi modern sambil berpegang teguh pada akhlak mulia, maka secara alami Islam akan dihormati dan posisinya akan terhormat di mata dunia. Ini jawaban terbaik bagi mereka yang mempertanyakan relevansi pendidikan Islam di era modern.
Tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan problematika pendidikan Islam sendirian. Pemerintah (Kemenag, Kemendikbudristek) bertugas menyediakan kerangka kebijakan, dana, dan regulasi yang adil. Masyarakat (orang tua, alumni, yayasan, komunitas) berperan sebagai *watchdog* mutu, pendanaan tambahan, dan passer lulusan. Industri dan dunia kerja menjadi mitra *curriculum alignment* dan penyedia lapangan praktik. Ketiga elemen ini harus berjalan dalam satu ekosistem *governance* yang transparan dan akuntabel.
Seringkali kita temui *miss alignment*: pemerintah minta kurikulum Merdeka, tapi soal UN/USBN masih konvensional; yayasan minta output berkarakter, tapi guru tidak diberi waktu untuk mentoring; industri butuh *soft skill*, tapi sekolah hanya nilai raport. Memecah *silo* ini butuh *forum koordinasi* rutin di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota yang melibatkan semua *stakeholder*. Forum ini bukan sekadar rapat keramaian, tapi *working group* yang menghasilkan *action plan* berjangka pendek, menengah, panjang dengan target terukur.
Semua ini kembali pada niat dan ikhtiar. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah emas dan potensi masa depan yang gemilang. Dengan mengembalikan spirito tauhid ke dalam sistem, memberdayakan guru sebagai teladan, menyederhanakan birokrasi demi mutu, menyesuaikan kurikumer dengan kebutuhan zaman, dan membangun sinergi *stakeholder*, insya Allah kita bisa melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya saleh individu, tapi berperan aktif membangun peradaban. Wallahu a’lam bishawab.